Peran dan Fungsi Perangkat Desa

Pergantian dari rezim satu dengan rezim lainnya di Tanah Air, secara tidak langsung membawa dampak terjadinya perubahan pada peratuaran penyelenggaraan pemerintah desa. Hal demikian terjadi karena adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berimplikasi pada aturan pelaksanaannya. Termasuk dalam hal ini perubahan terhadap peran dan fungsi para penggawa desa yang diakibatkan terjadi peraturan tentang desa.

Pada dasarnya peran dan fungsi penggawa desa tidaklah begitu banyak perubahan yang signifikan. Namun demikian perubahan peran dan fungsi pasti ada mengingat perubahan kondisi soial masyarakat pedesaan juga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Dari awal diterbitkan peraturan tentang desa, peran dan fungsi perangkat desa pada intinya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni:

        1.        Bidang Administrasi

Dalam bidang administrasi pemerintahan, peran dan fungsi penggawa desa banyak terlibat dalam hal persoalan administrasi yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat pada umumnya, seperti administrasi kependudukan, administrasi terkait persoalan kelahiran dan kematian, serta surat-surat lainnya yang berkenaan perihal surat menyurat yang ditujukan kepada pihak ketiga yang seyogianya dibawa oleh warga atau biasa membawa surat pengantar bagi pihak lainnya.

Selain itu masalah administrasi keuangan juga menjadi peran dan fungsi para abdi masyarakat tersebut, terlebih masalah keuangan merupakan masalah yang sensitif terutama menyangkut penggunaan anggaran serta laporan penggunaan anggaran tersebut.

Pemerintah pusat mengalirkan dana desa yang tidak kecil jumlahnya bagi pembangunan pedesaan memerlukan penata administrasi yang tertib dan teratur. Disiplin dalam penggunaan anggaran dan laporan menjadi salah satu kunci sukses dalam membuat administrasi keuangan pedesaan yang baik. Pemerintah pusat bersama instansi terkait, telah berusaha sekuat tenaga membuat masalah keuangan pedesaan menjadi terang-benderang. Dengan adanya aturan yang baik, sistem akan berjalan efektif serta personel sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni akan membuat lancaranya masalah keuangan pedesaan.

Selain itu pengembangan sistem pelaporan dengan metode online juga sudah dijalankan banyak desa di nusantara, yang dengan sistem online tersebut transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran keuangan desa akan didapat sehingga akan membuat kepercayaan warga masyarakat desa terhadap kinerja penggawa desa akan meningkat.

         2.        Bidang Pembangunan

Tidak dapat dimungkiri pembangunan pedesaan tidak dapat dipisahkan dengan peran dan fungsi para penggawa desa. Penggawa desa dalam melaksanakan pembangunan desa tidaklah hanya bersifat pembangunan fisik semata. Pembangunan pedesaan haruslah mampu dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan warga masyarakat, baik aspek fisik maupun nonfisik seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, moralitas warga dan lain sebagainya.

Desa-desa saat ini hanyalah mengejar pembagunan fisik semata seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, jembatan dan lasin sebagainya. Pembangunan fisik biasanya bersifat sesaat, memiliki masa rentan dan penyusutan dari kualitas maupun kuantitas. Justru pembangunan yang bersifat nonfisik memiliki nilai manfaat yang panjang, seperti peningkatan pendidikan warga masyarakat yang akan berguna menambah ilmu dan pengetahuan warga masyarakat. Pembangunan kesehatan warga yang akan bermanfaat untuk meningkatkan usia harapan hidup warga pedesaan. Begitu pula pembangunan ekonomi yang akan bermanfaat meningkatkan kesjahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan warga masyarakat desa.

Penggawa desa diharapkan mampu memeratakan pembangunan masyarakat tersebut. Hal demikian wajar terjadi dikarenakan punggawa desalah yang memegang peran dari semuanya, baik dari segi anggaran pembiayaan, perencanaan sampai pada tahap pelaksanaanya. Selain itu penggawa desa juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah guna menyosialisasikan program-program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Di tangan para penggawa desa, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih pembangunan desa. Biasanya tumpang tindih pembangunan terjadi karena adanya faktor kepentingan dari pemangku kebijakan.

Pembangunan fisik masyarakat pedesaan sudah sewajarnya dijalankan oleh pemerintah desa dengan melihat situasi dan kondisi geografis wilayah. Wilayah pedesaan di Indonesia tidaklah sama antarsatu tempat dan daerah. Selain itu kultur dan budaya yang terbentuk juga berbeda dari satu desa dengan desa yang lain. Pemerintah melalui kementerian terkait diharapkan jeli melihat setiap perbedaan tersebut.

Pembangunan pedesaan yang bertujuan meningkatkan infrastruktur di desa bukan menjadi malapetaka dengan adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan terutama yang bersifat fisik semisal infrastruktur jalan, saluran irigasi, gedung dan lain sebagainya. Untuk dapat menjalankan pembangunan daerah pedesaan dengan tujuan yang tepat, sudah sewajarnya saat sekarang para aparat desa merangkul para pihak ketiga guna mampu memetakan dan menjalankan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Dengan adanya pihak ketiga/swasta maka pembangunan akan tepat sasaran, meskipun pada saat implementasi pembangunan melibatkan warga lokal. Keterlibatan warga lokal juga sangat diperlukan mengingat jumlah pengangguran saat ini, sehingga dengan adanya keterlibatan warga lokal setidaknya mampu mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan.

Pelibatan warga masyarakat lokal atau lebih dikenal dengan sistem padat karya mungkin hanya yang bersifat fisik semata, namun dalam hal perencanaan, penanggaran, pemetaan dan pelaporan kegiatannya tetap ditangani oleh pihak ketiga maupun internal dari pemerintahan desa setempat.

         3.        Partisipasi Masyarakat

Partisipasi  warga  masyarakat  pedesaan  merupakan  kunci suksesnya pembangunan desa. Partisipasi masyarakat didasarkan pada kemauan dan kesadaran yang datang dari setiap warga masyarakat. Dengan adanya kesadaran warga dalam berpartisipasi maka pembangunan dengan prinsip dari warga, oleh warga dan untuk warga akan tercipta.

Penggawa desa haruslah mampu mendorong terjadi pembangunan desa yang berdasarkan partisipasi masyarakat. Hal demikian dapat dilakukan dengan jalan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan pedesaan, semisal kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok peternak dan lain sebagainya dengan tujuan utama meningkatkan ekonomi amsyarakat pedesaan.

Selain itu dapat pula dilakukan upaya meningkatkan kesadaran dan kemauan dari kelompok miskin untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang sudah ada di desa. Hal ini dimaksudkan agar di dapat pemerataan pembangunan dalam segala hal terutama warga yang mampu dapat mengangkat masyarakat miskin secara ekonomi.

Dengan adanya partispasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka masyarakat memiliki rasa untuk menjaga desanya serta tumbuh rasa cinta untuk memajukan wilayah pedesaan. Keterlibatan warga desa sangat diperlukan baik dalam perencanaan maupun pelaksanakan pembangunan pedesaan. Dengan keterlibatan warga maka penggawa desa akan mampu mengidentifikasi setiap permaslahan di daerahnya, sehingga akan didapat jalan keluar dari permasalahan tersebut secara tepat.

         4.        Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu cara guna mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal demikian mampu dilakukan dengan jalan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku maupun meningkatkan kesadaran warga masyarakat. Sedangkan tujuan utama daripada pemberdayaan masyarakat desa supaya desa-desa mampu melakukan langkah secara bersama baik dari internal desa maupun eksternal desa. Penggawa desa diharapkan mampu menjalankan pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh.

Pemberdayaan masyarakat desa haruslah melibatkan warga masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan. Dengan keterlibatan warga masyarakat desa, maka setiap inisiatif maupun gagasan yang berkembang pada masyarakat harus mampu ditangkap oleh para penggawa desa. Dari inisiatif dan gagasan yang sederhana dari warga desa biasanya akan berkembang menjadi sebuah kegiatan yang membawa dampak positif bagi pembangunan pedesaan sehingga akan didapat out put yang mampu membawa pada peningkatan taraf hidup warga desa.

Selain itu warga desalah yang mengetahui segala kekurangan dan kelebihan dari potensi di daerah mereka. Sistem bottom up merupakan jalan yang strategis untuk mengembangkan potensi lokal pedesaan. Dari sistem tersebut maka setiap masukan warga akan sangat bernilai dan haruslah mampu ditangkap ditindak lanjuti para penggawa desa sebagai penyambung aspirasi warga desa.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya koordinasi dengan pihak eksternal atau pihak luar. Hal demikian ditujukan dengan satu manfaat, warga masyarakat desa mau dan mampu berpartisipasi dalam menggali segala potensi yang ada pada warga pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan pihak kampus atau perguruan tinggi (PT) sangat dimungkinkan untuk dilakukan.

Kita semua sudah maklum jika para akademisi di PT akan mampu menjadi kunci suksesnya partisipasi warga. Mereka dapat melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi warga masyarakat dengan membentuk kelompok-kelpompok kegiatan warga sehingga pemberdayaan masyarakat sangat menarik dijalankan untuk kesejahteraan warga.