Kebangkitan Pekerja Lokal

Menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia setelah RRC, India dan Amerika (2015), bagi Bangsa Indonesia yang lagi giat – giatnya membangun merupakan suatu anugerah tersendiri. Hal ini mengingat potensi tenaga kerja yang ada sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian nasional. Jumlah tenaga kerja produktif merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dalam kelancaran suatu proses produksi guna menopang pertumbuhan ekonomi secara umum.

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi bencana jika kita tidak pandai dalam memaksimalkannya mengingat tantangan terbesar dalam masalah kependudukan adalah human capital (ketenagakerjaan). Hal inilah yang perlu kita waspadai bersama dan Justru dapat berdampak negatif terhdap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara jika pengangguran terjadi dimana – mana dan kesenjangan sosial semakin meningkat. Optimalisasi tenaga kerja lokal sangat diperlukan guna mengurai mata rantai pengangguran yang berujung pada kesejahteraan penduduk.

Artikel ini secara tidak langsung menanggapi pentingnya penguatan potensi tenaga kerja lokal yang dimiliki Bangsa Indonesia ditengah isu yang berkembang saat ini perihal di terbitkannya regulasi tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang beberapa waktu lalu di tetapkan oleh pemerintah. Yang mana hal itu pula yang menjadi salah satu tema pada peringatan hari buruh pada 1 Mei (Mayday) beberapa tahun terakhir.

            Pro dan Kontra

Pasca di tetapkannya Perpres No 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Presiden, banyak menuai perdebatan baik di tingkat lokal daerah maupun pada elit politik atas. Pro dan kontra terjadi terhadap peraturan yang memuat 39 pasal tersebut sampai - sampai DPR berencana membuat Pansus terkait hal tersebut. Pendukung yang pro terhadap kebijakan peraturan tersebut berdalih demi pertumbuhan investasi di Indonesia yang berguna untuk percepatan laju perekonomian bangsa, sedangkan bagi yang kontra terhadap kebijakan tersebut memaknai bahwa terbitnya peraturan tersebut menyimpan agenda politik dan wujud kepanikan pemerintah dalam mencari dana segar dari investor luar negeri.

Adanya pro dan kontra dalam suatu kebijakan yang di tetapkan merupakan hal yang wajar dan biasa ditengah demokrasi bangsa yang ada, karena pada dasarnya mereka memandang suatu kebijakan dari perspektif pemahaman yang berbeda. Dan satu hal yang patut kita sadari bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa pasti ada plus dan minusnya serta akan memiliki dampak, namun demikian bagi sang pembuat kebijakan perlu adanya pembuktian terhadap niat baik di balik aturan baru tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi pemahaman dari pihak yang kontra.

Pemerintah berharap dengan adanya regulasi tersebut setidaknya mampu memotivasi tenaga kerja lokal untuk terus meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM dalam persaingan pada dunia kerja di era globalisasi. Selain itu transfer pengetahuan dari TKA terhadap tenaga kerja lokal juga diharapkan mampu terjadi, sehingga akan meningkatkan kwalitas SDM tenaga kerja lokal. Namun yang terpenting dengan terbitnya aturan tersebut diharapkan Penanaman Modal Asing (PMA) akan tumbuh signifikan yang akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian nasional. Hal tersebut sejalan dengan di permudahnya perijinan TKA yang akan masuk ke dalam negeri.

Ilustri Pekerja Asing VS Lokal

Namun banyak pihak yang pesimistis dengan keluarnya perpres ini sendiri. Dimana ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa dengan terbitnya regulasi ini maka tenaga kerja lokal akan tersisih dan justru menambah angka pengangguran yanga ada. Selain itu masalah perijinan juga harus mendapatkan pengawasan yang ketat mengingat dikwatirkan adanya penyalahgunaan dari para TKA yang ada. Dan bagi para politikus yang berseberangan dengan pemerintah selaku pembuat peraturan tersebut berangapan hal tersebut sebagai wujud kepanikan pemerintah dalam mencari dana segar dari para investor guna menopang pembangunan nasional yang sedang berjalan.

Masalah pro dan kontra terkait perpres tersebut perlu memang perlu mendapat perhatian bersama, jangan sampai di tarik ke ranah politik yang sejatinya Perpres itu sendiri merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun tidak bisa di pungkiri produk Prepres sendiri merupakan salah satu bentuk dari kebijakan politik, dimana produk tersebut dikeluarkan oleh penguasa yang ada dimana dimungkinkan sarat penuh dengan kepentingan politik, oleh karena itu wajar jika ada wacana saat ini ingin membawa persoalan regulasi ini ke gedung DPR  dengan membuat suatu Pansus

            Kebangkitan Pekerja Lokal

Terlepas dari adanya pro dan kontra Perpres tentang TKA tersebut, ada hal yang menarik jika kita mau mawas diri dari keluarnya regulasi itu. Setidaknya ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil baik oleh tenaga kerja sendiri selaku obyek dari regulasi tersebut dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupun pihak swasta sebagai pihak yang ikut berperan dalam menciptakan iklim perekonomian menjadi lebih kondusif dan produktif. Hikmah yang dapat kita ambil bersama antara lain pertama bahwa dengan keluarnya peraturan tersebut setidakanya menjadi warning buat tenaga kerja lokal guna dapat lebih meningkatkan kwalitas dan daya saing mengingat era pasar bebas saat ini.

Yang kedua terdapat ancaman terhadap tenaga kerja lokal terutama terjadinya pengangguran jika pemerintah kebablasan memberi kelonggaran terhadap TKA dalam mencari rejeki di negeri kita. Oleh karena itu perlu adanya peraturan lebih lanjut oleh pihak institusi terkait guna memberi batasan sejauh mana peran TKA dalam menjalankan aktifitasnya dan bidang pekerjaan apa saja yang dapat dikerjakan agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi pekerja lokal. Pemerintah haruslah selektif dalam mendatangkan TKA jika tidak ingin ada masalah ketergantuangan nantinya dikemudian hari.

Yang ketiga keluarnya perpres tersebut sejatinya hanya bersifat instan dalam rangka menarik investor ke dalam negeri dengan mempermudah perijinan yang ada. Namun ada hal lain yang harusnya dilakukan pemerintah yakni dengan membuat kebijakan jangka menengah dan panjang guna mempersiapkan tenaga – tenaga ahli lokal yang mampu bersaing. Masalah rendahnya tingkat keahlian pekerja lokal terhadap TKA menjadi pekerjaan rumah bersama, Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memperbanyak BLK (Balai Latihan Kerja), program pemagangan maupun memperbanyak sekolah – sekolah vokasi dalam dunia pendidikan. Dengan memperbanyak lembaga non formal dan sekolah vokasi sejatinya akan mampu membawa generasi berikutnya menjadi tenaga ahli yang terampil dan handal serta mampu menjawab tantangan dalam masalah SDM di negara kita.

Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya terkait masuknya  TKA ke dalam negeri yakni bagaimana pemerintah bersama pihak swasta memberi kemudahan dan rangsangan dalam rangka membangkitkan tenaga kerja lokal mampu membuka usaha sendiri di daerah - daerah. Dengan banyaknya pekerja lokal yang membuka usaha sendiri setidaknya mengurangi ketergantungan mereka terhadap perusahaan swasta yang ada. Dengan tidak adanya ketergantungan terhadap perusahaan – perusahaan asing, maka negara tidak perlu lagi mengandalkan investor dan tergantung dari negara lain guna mecari dana segar. Dengan kata lain dengan banyaknya pengusaha lokal maka kemandirian ekonomi bangsa akan terwujud dan kesejahteraan meningkat.

Persaingan di pasar bebas mengharuskan kita untuk cepat meresponnya dan berbenah diri agar dapat menyesuaikan setiap dari perubahan yang ada. Namun dengan kemandirian dari pengusaha lokal maka polemik adanya Perpres tersebut tidak akan terjadi dan yang lebih penting lagi kita mampu berdikari secara ekonomi tanpa mengharap bantuan pihak asing. Dan sudah saatnya kita sadar diiri bahwa dengan kekayaan alam dan jumlah tenaga kerja lokal yang melimpah kita dapat menjadi kuat dan mandiri secara ekonomi dengan sarat ada niat dan kemauan yang kuat dari berbagai pihak. Dan akhirnya kita tidak akan terjajah dinegeri sendiri namun kita akan menjadi tuan di negeri sendiri.